PERPUSTAKAAN UNISSULA
Satu Pencarian,
Semua Koleksi UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Hasil pencarian untuk “kekuasaan kehakiman”
TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER
Eksistensi Oditur militer dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana yang mana secara peradilan masuk dalam lingkup kewenangan oditur militer untuk melakukan penuntutan pada perkara pi…
REKONSTRUKSI REGULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA
Penerapan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan problematika hukum karena berpotensi menggeser asas praduga tak bersalah dan menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pe…
PERLINDUNGAN TUGAS JABATAN NOTARIS TERHADAP AKTA KREDIT JAMINAN SERTIPIKAT YANG DIINGKARI PENANDATANGANYA OLEH PARA PIHAK (Studi Kasus Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Pti)
Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat Notaris. Notaris berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik …
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN SISTEM PENUNTUTAN TUNGGAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR)
Sistem peradilan pidana terdapat prinsip single prosecution system (sistem penuntutan tunggal) yang menempatkan Jaksa sebagai penuntut umum dan dimaknai sebagai implementasi dari prinsip yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU N…
REKONSTRUKSI REGULASI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM DISTRIBUSI BERKAS PERKARA BERBASIS NILAI KEADILAN
Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya merupakan rangkaian kegiatan judisial yang relatif kompleks. Asas yang terkandung didalamnya sebagai upaya untuk mewujudkan hukum dan keadila…
PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE JAKSA SEBAGAI PARADIGMA PEMIDANAAN KEADILAN
Meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Kejaksaan sebagai pro…
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERANAN DISSENTING OPINION DAN CONCURING OPINION DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Putusan MK No 90/PUU-XXI/ 2023)
Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan mengadili proses peradilan di Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan Mahkamah konstitusi ditega…
KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaperubahan regulasi, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tujuan penelitian ini a…


