PERPUSTAKAAN UNISSULA
Satu Pencarian,
Semua Koleksi UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Hasil pencarian untuk “KUHP”
AKTA PENEGASAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PENGHADAP DARI KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
Pendaftaran jaminan fidusia merupakan instruksi penting sebagaimana telah termaktub dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut memiliki urgensi terkait kepastian hukum, penguatan kedudukan jaminan …
TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN AKTA NOTARIS
Kerahasiaan akta merupakan esensi dari jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam praktiknya, proses pembentukan notaris melalui tahap magang calon notaris sering kali menimbulkan persoalan me…
IMPLIKASI HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS TANPA SURAT KETERANGAN WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR No: 147/Pdt.G/2017/PN.Bgr)
Penelitian ini membahas implikasi hukum penetapan ahli waris tanpa Surat Keterangan Waris (SKW) dengan studi pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 147/Pdt.G/2017/PN.Bgr. Fokus utama penelitian adalah perlindungan hukum terhada…
KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH ELEKTRONIK (E-AJB) DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH DIGITAL PASCA IMPLEMENTASI LAYANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ELEKTRONIK (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 456/Pdt.G/2024/PN Dps. 2024)
Transformasi digital dalam pelayanan pertanahan melalui implementasi layanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) elektronik telah melahirkan inovasi berupa Akta Jual Beli Tanah Elektronik (e-AJB) dalam sistem pendaftaran tanah digi…
KEDUDUKAN HUKUM AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN DIUSUSLKAN UNTUK DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT (Studi Putusan Nomor : 200 PK/TUN/2022)
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang, tugas, dan larangan oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pembuat akta otentik memiliki peran penting dalam menjamin kep…
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN (STUDI KASUS RSAU dr. YUNIATI WISMA KARYANI NATUNA)
Pengadaan alat kesehatan merupakan bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam praktiknya, kerja sama antara rumah sakit dan distributor alat kesehatan sering dituangkan dalam bentuk perjanjian di baw…
FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih ditangani dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan kerugian korban melalui restitusi belum berjalan efektif. Diperlukan perbaikan regulasi …
FORMULASI REGULASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CATCALLING BERBASIS NILAI KEADILAN
Sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, catcalling kerap luput dari perhatian karena sering terjadi secara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa mereka dapat menjadi korban maupun pelaku…


