PERPUSTAKAAN UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus sejak laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana atau ketika mereka menemukan langsung suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hukum. Salah sa…
Penelitian bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pelaku penyertaan dalam perkara tidak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, pertimbangan hakim dalam penerapan penyertaan terhadap perkara t…
Penerapan konsep retributive justice saat ini tidak mampu mengembalikan kerugian negara oleh karena itu muncul pemikiran untuk menerapkan konsep restorative justice dalam tindak pidana korupsi khususnya korupsi yang merugikan keu…
Peraturan Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan menjadi terobosan da…
Pengadaan di tubuh barang dan jasa Polri saat ini dilakukan secara elektronik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum. E-pr…
Pengadaan di tubuh barang dan jasa Polri saat ini dilakukan secara elektronik sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum. E-pr…
Tindak pidana lalu lintas seperti kasus kecelakaan lalu lintas telah terjadi pengesampingan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, pada praktiknya cukup banyak Kepolisian dalam me…
Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan. Sudah seharusnya bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan kepada narapidana dilakukan sesuai dengan tinjauan undang-u…
Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak korban untuk mendapatkan kembali kerugian akibat tindak pidana, namun dalam praktik, korban kejahatan harta benda seperti dalam kasus Abu Tours yang merugikan lebih dari Rp1,2 triliun, …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui jalur penal melalui sistem peradilan pidana terpadu diawali melalui proses penyidikan, dimana lembaga yang berwenang menyidik salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik …
