PERPUSTAKAAN UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Tujuan Penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Pemberhentian Notaris belum Berbasis Nilai Keadilan, untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Pemberhentian Notaris saat ini, dan menemukan r…
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepad…
Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relaas (ambtelijke akten), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat…
Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Anak yang masih di bawah umur untuk bertindak di dalam maupun di…
Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak jual beli tanah yang dilakukan antara penjual dan pembeli di bawah tangan tidak di hadapan pejabat yang berwenang baik kepada Notaris/ PPAT. Penelitian in…
Perdamaian secara tertulis dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata. Mengenai perbuatan hukum perjanjian perdamaian, peneliti temukan beberapa sengketa pada bidang pertanahan yang didasarkan…
Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masingmasing ahli waris. S…
Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisa status hukum PPJB hak atas tanah di bawah tangan yang sudah di Waarmerking kemudian juga untuk mengetahui serta menganalisis apakah sebuah PPJB h…
Cover note yang dikeluarkan oleh notaris/PPAT merupakan keterangan sepihak yang berisi keterangan proses pekerjaan dan janji untuk melakukan pekerjaan terkait perbuatan hukum demi kepentingan kreditur dan debitur. SH, Sarjana Huk…
PPAT diberikan kewenangan sebagai pejabat umum pembuat akta otentik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat …
