DISFUNGSI PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG NOMOR : 72/PIDSUS-TPK/2019/PN Smg dan NOMOR 73/PIDSUS-TPK/2019/PN Smg. )
Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip neg…


