PERPUSTAKAAN UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule: setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kapada kreditur. Perjanjian utang piutang harus…
Penelitian “Tanggung Jawab PPAT Dalam Akta Jual Beli dan Keterbukaan Informasi Publik Tentang Salinan Akta Notaris”, memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli. 2) Untuk meng…
Latar belakang penulisan disertasi ini yaitu dilandasi tidaknya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam tugas kewenangan Notaris, khususnya kebijakan hukum dalam penegakan hukum pada ranah kenotariatan terjadi pergeser…
Latar belakang penulisan disertasi ini yaitu dilandasi adanya Surat Keterangan Waris (SKW) yang membedakan Warga Negara Indonesia sebagai penduduk asli dengan warga keturunan, aturan-aturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pan…
Pemberlakuan otonomi daerah melaui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah guna melaksanakan berbagai macam aspek pembangunan. T…
Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Konsep ideal perkoperasian yang konsisten dengan cita-cita dan gerakan koperasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Neg…
Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini belum berkeadilan terutama dalam hal Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perlindungan Terhadap Kreditur dan Debitur, Pembukuan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Pendaftaran Obyek …
Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya dem…
Pejabat umum pembuat akta otentik di Indonesia diatur dengan jelas melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, negara mengaturnya antara lain melalui undang - undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerinntah tentang Jabatan P…
Adakalanya dalam pelaksanaan perjanjian, debitor melakukan wanprestasi. Wanprestasi menjadi syarat batal perjanjian dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, maka jika terjadi wanprestasi oleh debitor, maka perjanjian dapat dib…
