PERPUSTAKAAN UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu telah membawa pro dan kontra di masyarakat. Ada banyak materi muatan dalam UU Pemilu yang mendapat tanggapan pro dan kontra. Salah satu materi mua…
Pemilu 2024 di Indonesia menampilkan tontonan menarik antara politik dan budaya populer, terutama dengan pemanfaatan elemen dari anime Naruto oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini bertujuan unt…
Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan ikut berperan melaksanakan politik hukum seba…
Studi ini bertujuan menganalisis kontestasi negara dan syariah dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggu…
Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih. Perkembangan po…
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk memuat jenis pidana di luar ketentuan tersebut. Ketentuan ini dengan sendirinya memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk…
Pro-kontra diterimanya pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajukan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penu…
Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi. pilkada merupakan instrume…
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum Timor Leste tentang pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik…
