PERPUSTAKAAN UNISSULA
Satu Pencarian,
Semua Koleksi UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Hasil pencarian untuk “Hukum Kenotariatan”
AKTA PENEGASAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PENGHADAP DARI KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
Pendaftaran jaminan fidusia merupakan instruksi penting sebagaimana telah termaktub dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut memiliki urgensi terkait kepastian hukum, penguatan kedudukan jaminan …
Politik Hukum Kenotariatan
KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum kenotariatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah Cyber Notary, yaitu penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan jaba…
PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI SECARA KREDIT KETIKA TERJADI GUGATAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA TEGAL
Pelaksanaan perjanjian pengkreditan rumah melalui pihak developer perumahan tidak jarang mengalami masalah, hal ini salah satunya adalah perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak developer sehingga mengakibatkan kerugfian baik b…
EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOTARIS BERBASIS INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK
Latar belakang masalah hukum kenotariatan belum mengakomodir perkembangan teknologi. keautentikan akta bertemu secara fisik dan merupakan suatu ciri khas bagi akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang disebutkan di dalam…
POLITIK HUKUM KENOTARIATAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NOTARIS
Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (ius constituendum), permasalahan-permasalahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diantaranya pertama, adanya ketidaksamaan sy…
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PROGRESIF
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-unda…


