Buku (OPAC)
Politik Hukum Kenotariatan
● Tersedia
PERPUSTAKAAN UNISSULA
Satu Pencarian,
Semua Koleksi UNISSULA
Temukan buku, e-book Kubuku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah dalam satu pencarian.
Hasil pencarian untuk “Politik Hukum”
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu telah membawa pro dan kontra di masyarakat. Ada banyak materi muatan dalam UU Pemilu yang mendapat tanggapan pro dan kontra. Salah satu materi mua…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF PADA PROSES PENYIDIKAN PIDANA
Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan ikut berperan melaksanakan politik hukum seba…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA: KONTESTASI NEGARA DAN SYARIAH DALAM PROSES LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Studi ini bertujuan menganalisis kontestasi negara dan syariah dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggu…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA
Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih. Perkembangan po…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM PENENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KERUGIAN NEGARA YANG BERMULA DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada daerah untuk memuat jenis pidana di luar ketentuan tersebut. Ketentuan ini dengan sendirinya memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN
Pro-kontra diterimanya pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajukan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penu…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi. pilkada merupakan instrume…
Akses digital
Repository KTI/ETD
POLITIK HUKUM NEGARA TIMOR LESTE TENTANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL OLEH BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum Timor Leste tentang pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pelayanan publik…
Akses digital